Golkar Pastikan, Koalisi Pemerintah Baik-baik Saja

Rakyat Merdeka – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membantah tudingan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus yang menyebut adanya ketidaknyamanan di internal partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sarmuji memastikan, hingga saat ini, koalisi Pemerintah berjalan baik dan tidak ada indikasi keretakan sebagaimana yang diduga Deddy. “Sejauh ini baik-baik saja,” kata Sarmuji di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ia menegaskan, dugaan yang dilontarkan Deddy tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai spekulasi karena tidak disertai indikasi apa pun.

“Dugaan yang bahkan disebut spekulatif pun tidak memenuhi syarat,” imbuhnya.

Sarmuji menjamin, tidak ada tanda-tanda ketidakharmonisan di antara partai-partai koalisi. Ia menganggap, Deddy terlalu cepat menarik kesimpulan.

Baca juga : PKB Jateng Ancang-ancang Hadapi Pertarungan Di 2029

“Karena untuk spekulatif pun mesti ada indikasinya. Ini tidak ada indikasinya sama sekali. Kalau bahasa kampusnya, jumping conclusion,” kata Sarmuji.

Sebelumnya, Deddy Sitorus menduga ada ketidaknyamanan di internal partai-partai koalisi Pemerintah. Alasannya, posisi PDIP sebagai penyeimbang Pemerintah terus dipersoalkan.

“Mengherankan sikap mereka ini. Apakah memang ingin sekali PDI Perjuangan juga punya menteri di kabinet, baru merasa tenang,” kata Deddy, Minggu (21/6/2026).

Deddy juga menduga ada pihak yang ingin mengadu domba PDIP dengan rakyat maupun Presiden Prabowo.

“Ataukah mereka ingin juga agar PDIP berada dalam situasi yang kurang menyenangkan. Saya jadi terpikir bahwa jangan-jangan ada masalah atau ketidaknyamanan di internal partai koalisi saat ini,” ujarnya.

Baca juga : Himbara Didorong Perluas Pembiayaan Ke Masyarakat

Ia lalu meminta partai-partai pendukung Pemerintah lebih fokus membantu kinerja kabinet dan menyelesaikan berbagai persoalan rakyat dibanding memperdebatkan posisi politik PDIP.

“Saya sarankan agar partai-partai itu fokus membantu menteri-menteri mereka di kabinet dan benar-benar menjalankan fungsinya di DPR. Banyak persoalan penting yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi,” katanya.

Deddy juga menegaskan bahwa PDIP tidak pernah mempersoalkan posisi partai politik lain, baik pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Perdebatan mengenai posisi politik PDIP mencuat setelah Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyoroti sikap partai berlogo banteng menempatkan diri sebagai partai penyeimbang Pemerintah. Misbakhun menilai, posisi tersebut berpotensi menimbulkan kesan ambiguitas politik. Menurutnya, tidak tepat apabila sebuah partai ikut menikmati apresiasi publik terhadap program Pemerintah yang berhasil, namun mengambil jarak saat Pemerintah menghadapi kritik.

“Jangan memposisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program Pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, saat ada program Pemerintah yang bermasalah langsung mengkritik keras. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” ujar Misbakhun, dalam keterangannya, Minggu (21/6/2026).

Baca juga : Ekonomi RI Kuat Dan Kokoh Di Mata Investor Global

Dia mengingatkan bahwa PDIP memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan sehingga kritik yang disampaikan seharusnya lebih matang, proporsional, dan menawarkan solusi. Misbakhun juga menekankan pentingnya konsistensi sikap politik sebagai bagian dari pendidikan demokrasi bagi masyarakat.

“Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi,” ujarnya.

Meski demikian, dia tetap mengajak seluruh partai politik mengedepankan semangat kerja sama untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. “Politik harus berwawasan kebangsaan, di mana kepentingan nasional diprioritaskan dibanding kepentingan politik praktis yang bersifat populis,” tegasnya. [BSH]