
Anggota Komisi I DPR Gavriel Putra Novanto. Foto: Youtube TV Parlemen
[INFOPARLEMEN.ID] – Anggota Komisi I DPR Gavriel Putra Novanto mendorong Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memberi perhatian kepada kawasan perbatasan yang saat ini belum sepenuhnya tercover oleh personil TNI.
Gavriel menuturkan, saat ini masih ada titik-titik perbatasan yang tidak dijaga oleh personil TNI. Dia lalu menceritakan pengalaman kunjungan kerja ke Kalimantan Barat (Kalbar) untuk menyerap aspirasi dan masukan dalam kaitan tugas monitoring, pengawasan dan penganggaran di Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama anggota DPR lainnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Baleg sempat melakukan audiensi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) XII Tanjung Pura.
Di dalam audiensi tersebut, didiskusikan banyak hal, khususnya tentang perbatasan Republik Indonesia-Malaysia.
“Nah, di perbatasan tersebut, ada 970 kilometer total garis panjangnya, dan yang diawasi oleh Satgas Pamtas (Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan) hanya 570 kilometer,” ungkap Gavriel dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menhan Sjafrie Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, beserta Kepala Staf TNI AD, TNI AU dan TNI AL, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Dengan demikian, lanjut politisi muda Partai Golkar ini, berarti ada sekitar hampir 400 kilometer luas areal perbatasan kita yang tidak dalam pengawasan atau dikuasai oleh Satgas Pamtas.
Diungkapkannya. pada tahun 2023 memang awalnya TNI mendapat dukungan anggaran untuk membangun 62 pos di wilayah perbatasan. Namun karena adanya refocussing, turun menjadi 52 pos, atau atau kehilangan sekitar 10 pos.
“Jumlah Satgas Personilnya (Satgas Pamtas) juga turun dari 900 orang menjadi 700 orang, atau per satgas turun sekitar 100 personil,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap Pemerintah dapat memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan anggaran dan dukungan personil untuk memperkuat pengawasan di daerah-daerah perbatasan.
Sebab selama ini, seringkali wilayah perbatasan yang tidak terjaga, sering menjadi jalur untuk perdagangan ilegal bahkan pintu masuk narkoba masuk ke wilayah NKRI.
“Ini kalau bisa menjadi perhatikan khusus supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tak kita inginkan. Karena perbatasan ini adalah salah satu jalur favorit untuk jalur tikus, untuk penyelundupan narkoba, dan hal-hal ilegal yang lainnya,” usulnya.
Selain itu, dia juga berharap Menhan dan Panglima TNI agar 52 posko perbatasan yang ada sekarang, juga tetap diberikan perhatian khusus. Karena sejumlah posko tersebut masih mengalami kendala dalam pengoperasiannya.
“Dan juga terhadap 52 pos yang aktif sekarang, banyak pos-pos yang butuh perhatian Pak. Kalau bsia dicek karena terkendala baik ketersediaan air maupun listrik,” tambahnya. (Sumber/RM.ID)